Perlindungan Hukum Pekerja Digital Freelance di Era Platform Economy: Analisis Gap Regulasi Ketenagakerjaan dan Rekomendasi Reformasi Normatif
DOI:
https://doi.org/10.70716/legalnote.v2i1.195Keywords:
platform workers, digital economy, algorithmic subordination, employment regulatory gap, social protectionAbstract
The development of the platform economy has given rise to new employment models that blur the boundaries between formal employment relationships and independent partnerships. Freelance digital workers, who rely on digital platforms as intermediaries, face systemic vulnerabilities due to normative gaps within Indonesia’s labor law framework. This study aims to analyze regulatory gaps in the protection of freelance digital workers under the normative framework of the Manpower Law No. 13 of 2003 and the Job Creation Law No. 6 of 2023, to identify elements of employment relationships that are factually fulfilled despite lacking legal recognition, and to formulate cohesive reform recommendations. Using a normative juridical approach with doctrinal analysis, this study finds that: (1) freelance digital workers factually fulfill the elements of an employment relationship (work, wages, and control) through algorithmic mechanisms, despite being contractually constructed as “partners”; (2) economic dependence and algorithmic control create a form of digital subordination that is not recognized by existing regulations; (3) current regulations do not explicitly accommodate protections related to social security, minimum wages, and algorithmic transparency; and (4) dispute resolution mechanisms remain unclear, leaving workers in a highly vulnerable position. The recommendations include: legal recognition of platform workers as a distinct employment category, the imposition of minimum social security obligations, regulation of algorithmic transparency, and the establishment of fair dispute resolution mechanisms. These reforms are essential to ensure social justice and worker welfare in the digital economy era, in line with the mandate of Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023.
Downloads
References
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023
Cahyaningrum, R. P. (2025). Perlindungan Hukum Kepada Gig Worker Gudang Logistik Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Logika dan Governance, 6(5), 45-58.
Diyana, N. (2025). Dinamika Moral Pekerja Gig di Era Digital: Studi Prekariat di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Kewirausahaan, 11(2), 123-138.
Fadhlulloh, Q. H. (2023). Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy di Indonesia, Inggris, dan Belanda dalam Kerangka Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum, Universitas Bina Darma, 8(2), 165-182.
Fadhlulloh, Q. H. (2025). Model Ketenagakerjaan Pekerja Platform: Analisis Ketidaksesuaian Norma dan Kondisi Faktual Hubungan Kerja Berbasis Platform. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 5(3), 1010-1025.
Habibah, M. (2025). Perlindungan Hukum Perdata bagi Pekerja Platform Digital di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi Regulasi. Jejak Digital: Jurnal Hukum Perdata dan Ketenagakerjaan, 3(2), 45-62.
Hasiholan, R. S., & Innaka, R. A. A. T. (2021). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Substance Over Form dalam Hukum Kontrak di Indonesia. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
Herman, B., Mannan, K., & Saputra, I. R. (2025). Ketidakpastian Hukum dalam Perlindungan Pekerja di Era Digitalisasi dan Otomatisasi. EBJESMA: Journal of Law and Justice, 4(8), 327-342.
Indrawan, D. (2025). Urgensi Status Pekerja bagi Pengemudi Ojek Online sebagai Perlindungan Hukum dalam Kerangka Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Recht Studiosum Law Review, 4(2), 234-251.
Karsona, A. M. (2020). Perspektif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Secara Global di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2(1), 45-62.
Latri, A. A. (2024). Hak Pekerja di Era Gig Economy: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas dan Kontrak dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia. Minhajul Haq: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 3(1), 123-142.
Murazak, F., & Dewi, M. P. (2023). Kedudukan dan Pelindungan Hukum Pekerja Platform Digital Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
Sudiarawan, K. A. (2024). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial: Analisis Prosedur dan Efektivitas. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1), 45-68.
Wardhana, A. P. K. (2026). The Legal Status of Gig Economy Workers in Indonesia's Digital Platform Industry: A Comprehensive Analysis of Employment Law Framework 2022-2025. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 14(1), 1-28.
Zuhandika, D. A. (2025). Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan dan Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Mekanisme Bipartit, Mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 12(1), 78-95.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Tika Sari, Nara Indah, Putri Sintia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.





